Iran: Mampukah Bertahan Menghadapi Resesi Ekonomi dan Tekanan Dunia?

 Oleh Harmen Batubara

Dalam ilmu politik, kita mengenal sebuah kesepakatan tak tertulis yang disebut Kontrak Sosial. Intinya sederhana: warga negara memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah, asalkan negara mampu menjamin hak paling dasar mereka, yaitu kehidupan yang layak.

Namun, di Teheran dan berbagai kota besar di Iran saat ini, kontrak itu sedang berada di titik nadir.

Realitas Pahit: Rial yang Tak Berdaya dan Harga yang Meroket

Kondisi ekonomi Iran saat ini dapat digambarkan melalui dua monster yang mencekik rakyatnya: Pelemahan Nilai Tukar dan Inflasi Tinggi.

Lemahnya Nilai Tukar (Depresiasi): Bayangkan Rial sebagai "daya tawar" bangsa. Saat ini, nilai Rial telah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah (melampaui 1,4 juta Rial per 1 USD). Artinya, untuk membeli barang impor yang sama (seperti gandum atau obat-obatan), negara harus mengeluarkan uang berkali-kali lipat lebih banyak. Bagi warga, tabungan mereka dalam sekejap "menguap" nilainya karena uang yang mereka pegang tidak lagi memiliki kekuatan beli di pasar global.

Tingginya Inflasi: Ini adalah dampak langsung dari jatuhnya mata uang. Di Iran, inflasi pangan dikabarkan telah menembus angka 75%. Artinya, harga telur, susu, dan daging yang hari ini dibeli, bisa naik hampir dua kali lipat dalam waktu singkat. Ketika inflasi berada di level ini, pendapatan warga tidak lagi mampu mengejar harga barang. Hidup bukan lagi tentang menabung untuk masa depan, tapi tentang cara bertahan hidup untuk makan esok hari.

Jika Negara Gagal Menjamin Kehidupan, Lalu Bagaimana?

Loyalitas warga adalah aset paling berharga bagi sebuah rezim. Jika negara gagal memberikan jaminan hidup—saat subsidi dicabut dan harga energi melonjak—maka pondasi loyalitas itu akan runtuh.

Sejarah mencatat bahwa ketika perut lapar, ideologi seringkali terpinggirkan. Gelombang protes yang terjadi di awal 2026 ini, yang melibatkan para pedagang pasar tradisional (Bazaaris), menunjukkan bahwa dukungan dari pilar ekonomi terkuat negara pun mulai goyah.

Kemana mereka meminta bantuan?

Dalam kondisi terjepit sanksi internasional yang berat, pilihan Iran sangat terbatas:

IMF (Dana Moneter Internasional): Secara teori, Iran adalah anggota IMF dan berhak mengajukan pinjaman darurat. Namun, secara praktis, pengaruh Amerika Serikat di dalam dewan IMF seringkali menjadi penghalang (veto). Pinjaman dari IMF juga biasanya menuntut "transparansi finansial" yang ketat, sesuatu yang seringkali enggan dipenuhi oleh otoritas Teheran karena alasan keamanan nasional.

Poros Timur (Tiongkok dan Rusia): Ini adalah harapan utama. Bantuan biasanya tidak datang dalam bentuk uang tunai "cuma-cuma", melainkan dalam bentuk:

Lines of Credit (Jalur Kredit): Pinjaman untuk membeli barang dari negara pemberi utang.

Barter Minyak: Menukar minyak mentah dengan infrastruktur, teknologi, atau kebutuhan pangan.

Swap Currency: Menggunakan mata uang lokal (Yuan atau Rubel) untuk perdagangan guna menghindari ketergantungan pada Dollar Amerika.

Jalan Keluar: Mencari Celah di Tengah Kebuntuan

Agar Iran tidak hanya sekadar "bertahan" tapi juga "pulih", ada beberapa langkah strategis yang harus diambil:

Diplomasi De-eskalasi: Membuka kembali ruang negosiasi terkait isu nuklir untuk mengangkat sebagian sanksi ekonomi. Tanpa akses ke sistem perbankan global (SWIFT), ekonomi Iran akan terus beroperasi dengan tangan terikat.

Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan kronis pada ekspor minyak dan mulai memperkuat sektor manufaktur domestik serta teknologi informasi yang lebih tahan terhadap sanksi luar negeri.

Reformasi Transparansi: Mengurangi kebocoran anggaran akibat korupsi sistemik agar bantuan atau pendapatan negara yang terbatas benar-benar sampai ke meja makan rakyat dalam bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Kita Ingin Menambahkan

Ketahanan Iran tidak lagi diuji di medan tempur fisik, melainkan di dapur-dapur setiap rumah rakyatnya. Jika pemerintah mampu menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, mereka mungkin akan bertahan. Namun, jika "kontrak sosial" ini benar-benar putus, Iran akan menghadapi tantangan internal yang jauh lebih berbahaya daripada sanksi dunia mana pun.

 

Iran: Mampukah Bertahan Menghadapi Pendemo dan Ancaman Amerika?

 

Oleh  Harmen Batubara 

Januari 2026 menjadi musim dingin yang paling membara di Teheran. Di balik kabut asap dan aroma gas air mata yang menyengat di Lapangan Enqelab, Iran kini berdiri di sebuah persimpangan eksistensial. Negara ini tidak hanya sedang beradu kekuatan dengan militer asing di perbatasannya, tetapi juga sedang bertarung merebut kembali hati rakyatnya sendiri yang mulai mendingin.

Kontrak Sosial yang Retak: Antara Rakyat dan Rezim

Sejarah selalu mengajarkan satu kebenaran universal: suatu negara akan menemukan kondisi di mana warganya akan memberikan loyalitasnya bila dan hanya bila pemerintahnya memang berjuang untuk kepentingan warganya. Di jalan-jalan Teheran, Shiraz, hingga Tabriz, narasi ini sedang diuji secara nyata.

Ketika inflasi meroket dan nilai Rial terjun bebas hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah, warga tidak lagi melihat kemegahan teknologi militer atau pengaruh regional sebagai sebuah kebanggaan. Bagi mereka, sebuah negara kehilangan legitimasinya saat meja makan di rumah-rumah penduduk mulai kosong. Warga akan menjadi tidak peduli, bahkan melawan, jika mereka merasa pemerintahnya hanya memperkuat dan membangun demi kejayaan rezimnya sendiri, sementara penderitaan rakyat dianggap sebagai "pengorbanan yang diperlukan."

Loyalitas bukanlah cek kosong; ia adalah hasil dari timbal balik kesejahteraan. Saat ini, gelombang demonstrasi di 31 provinsi Iran bukan sekadar protes ekonomi, melainkan gugatan terhadap prioritas penguasa.

Bayang-Bayang "Sang Pembenci": Ancaman dari Barat

Kondisi internal yang rapuh ini menjadi jauh lebih runyam ketika aktor luar mulai masuk ke dalam arena. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan yang kini lebih agresif, tampil sebagai "pembenci" yang siap memanfaatkan celah sekecil apa pun. Dengan retorika "penyelamatan rakyat," Washington telah menempatkan aset militernya dalam posisi locked and loaded, memberikan tekanan psikologis yang luar biasa besar bagi Teheran.

Bagi pemerintah Iran, ini adalah dilema ganda yang mematikan:

Menindak keras pendemo akan memberikan alasan bagi Amerika dan sekutunya untuk melakukan intervensi militer langsung atas nama kemanusiaan.

Membiarkan demonstrasi tanpa kendali berisiko meruntuhkan struktur kekuasaan dari dalam.

Ujian Pengelolaan: Negosiasi di Dua Lini

Kini, kelangsungan hidup Republik Islam Iran sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dua front secara simultan:

Lini Domestik: Mampukah pemerintah menurunkan ego rezim dan mulai bernegosiasi secara jujur dengan para demonstran? Ini bukan lagi tentang penindasan aparat, melainkan tentang reformasi ekonomi yang konkret dan pengakuan atas hak-hak sipil.

Lini Internasional: Di tengah ancaman serangan langsung, kemampuan diplomasi Iran sedang diuji. Melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat tanpa terlihat lemah di mata rakyatnya sendiri adalah seni tingkat tinggi yang harus segera dikuasai.

Menemukan Titik Balik

Iran berada di ujung tanduk. Namun, sejarah juga mencatat bahwa bangsa yang besar mampu bangkit dari krisis terdalam jika pemimpinnya berani kembali kepada rakyatnya. Bila kondisi ini ditangani dengan tepat dan baik—melalui dialog yang inklusif dan diplomasi yang cerdas—semua hal bisa terjadi. Iran bisa saja keluar sebagai bangsa yang lebih solid, atau justru terkubur oleh ambisi rezimnya sendiri dan tekanan asing yang tak kenal ampun.

Pada akhirnya, peluru dan rudal mungkin bisa menghalau musuh dari luar, namun hanya keadilan dan kesejahteraan yang bisa memadamkan api pemberontakan dari dalam.

Indonesia Presiden Dewan HAM PBB Disaat Dunia Memilih Perang Sebagai Solusi

 

Oleh Harmen Batubara 

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah sekaligus ujian berat bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB terjadi di saat jam kiamat geopolitik berdetak lebih kencang. Kita tidak lagi berada di dunia yang berdialog; kita berada di dunia di mana kekuatan senjata seolah menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami untuk menyelesaikan sengketa.

1. Realitas Global yang Terbelah

Dunia saat ini sedang mengalami "resesi empati". Di berbagai belahan bumi, solusi militer lebih dipuja daripada meja perundingan:

Rusia & Eropa: Konflik yang tak kunjung usai telah mengikis standar dasar HAM. Hak atas hidup dan keamanan dikalahkan oleh ambisi teritorial dan ego kedaulatan, menciptakan krisis pengungsi dan kemanusiaan yang mendalam.

Timur Tengah: Wilayah ini tetap menjadi luka terbuka. Pelanggaran HAM sistematis, kehancuran infrastruktur sipil, dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar menunjukkan bahwa hukum internasional seringkali mandul di hadapan kepentingan kekuatan besar.

Amerika Latin: Ketegangan politik dan polarisasi ideologi seringkali berujung pada penangkapan politik dan krisis demokrasi. Di sini, perjuangan HAM adalah perjuangan melawan otoritarianisme dan ketidakstabilan ekonomi yang memicu migrasi massal.

Asia Tenggara: Di halaman rumah kita sendiri, krisis Myanmar tetap menjadi ujian moral bagi ASEAN. Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan menempatkan hak-hak masyarakat pesisir dan kedaulatan dalam ancaman militerisme yang terus meningkat.

2. Posisi Indonesia: Jembatan di Atas Jurang

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang palu kepemimpinan di tengah badai. Indonesia membawa filosofi "Bebas Aktif" bukan sekadar sebagai posisi politik, melainkan sebagai prinsip kemanusiaan. Di tengah negara-negara yang saling mengucilkan, Indonesia memiliki modal sosial untuk berbicara dengan semua pihak—dari Barat hingga Timur, dari Utara hingga Selatan Global.

3. Prioritas Demi Kemaslahatan Bersama

Agar kepemimpinan ini tidak sekadar menjadi seremonial, Indonesia perlu memprioritaskan tiga aspek krusial:

Humanitarian First (Kemanusiaan Di Atas Segalanya): Memastikan bahwa dalam setiap konflik, jalur kemanusiaan tidak boleh terputus. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil harus menjadi harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan oleh kepentingan politik manapun.

Dialog Inklusif Tanpa Stigma: Mendorong forum di mana pihak yang berkonflik tetap bisa bicara. Indonesia harus mampu meyakinkan dunia bahwa "memilih perang" adalah kegagalan intelektual dan moral, dan bahwa perdamaian adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya.

Keadilan yang Tidak Tebang Pilih: Sebagai wakil dari negara berkembang, Indonesia harus menyuarakan bahwa pelanggaran HAM harus ditindak secara adil, baik itu terjadi di negara kecil maupun di negara adidaya. Standar ganda adalah musuh terbesar penegakan HAM global.

 Kita Ingin Mengatakan

Menjadi Presiden Dewan HAM PBB di tahun 2026 bukan tentang mencari panggung, melainkan tentang memikul beban sejarah. Indonesia harus membuktikan bahwa di tengah dunia yang memilih perang, masih ada satu suara yang konsisten memilih hidup, martabat, dan kemaslahatan bersama. Prioritas utama demi kemaslahatan bersama haruslah perlindungan hak asasi manusia sipil dan pencegahan eskalasi konflik. Indonesia bisa memimpin dengan mendorong resolusi tematik tentang kekerasan seksual di zona perang, akses bantuan kemanusiaan, dan tanggung jawab melindungi (R2P).

Daripada menyalahkan pihak tertentu, fokus pada diplomasi ekonomi dan perlindungan migran—sejalan dengan kebijakan luar negeri RI 2026—akan membangun kepercayaan. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya kurator diskusi global, tapi katalisator perdamaian yang inklusif.

Setelah Maduro Ditangkap: Mungkinkah Lai Ching-te Taiwan Bakal Mengalami Nasib Serupa?

 

Oleh   Harmen Batubara

Opini – Dunia dikejutkan dengan berita penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan elite Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Operasi militer di Caracas ini tidak hanya mengubah peta politik Amerika Latin, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Pertanyaan besar kini menggantung di udara: Di tengah tatanan dunia yang semakin mengedepankan kekuatan fisik daripada kekuatan hukum, mungkinkah Presiden Taiwan, Lai Ching-te, akan mengalami nasib serupa di tangan kekuatan besar lainnya?

Kemerosotan Dewan Keamanan PBB dan Matinya Hukum Internasional

Penangkapan Maduro terjadi di saat kepercayaan global terhadap Dewan Keamanan PBB berada di titik nadir. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia ini seolah sudah tidak berdaya.

Kita telah melihat bagaimana Rusia menginvasi Ukraina tanpa ada tindakan berarti dari PBB karena hak veto yang dimiliki Moskow. Jauh sebelum itu, sejarah mencatat bagaimana Inggris dan Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Kini, dengan tindakan sepihak AS di Venezuela, preseden hukum internasional semakin terkikis. Jika negara adidaya bisa "menculik" seorang kepala negara yang diakui secara internasional, lantas hukum apa yang masih tersisa untuk melindungi pemimpin negara lain?

Bisakah Amerika Serikat Dibuat Menghormati Hukum Internasional?

Salah satu inti persoalan adalah paradoks kepemimpinan Amerika Serikat. Di satu sisi, Washington sering kali menjadi pembela utama "tatanan berbasis aturan" (rules-based order). Namun, di sisi lain, AS kerap menunjukkan bahwa mereka berada di atas hukum tersebut jika kepentingan nasionalnya—seperti perang melawan narkoba atau keamanan energi—terancam.

Bagi banyak analis, operasi di Venezuela menunjukkan bahwa hukum internasional kini hanya berlaku bagi negara-negara lemah. Tantangannya adalah: Bisakah dunia memaksa negara adidaya untuk patuh pada aturan yang sama? Selama mekanisme sanksi di PBB bisa dilumpuhkan oleh hak veto, maka "keadilan" akan tetap bersifat selektif.

Taiwan di Bawah Bayang-bayang China: Belajar dari Ukraina

Kekhawatiran terbesar saat ini bergeser ke Selat Taiwan. Jika Rusia merasa berhak menginvasi Ukraina atas dasar keamanan sejarah dan teritorial, dan AS merasa berhak menangkap pemimpin negara lain di tanahnya sendiri, apa yang menghalangi China untuk melakukan hal serupa terhadap Taiwan?

Beijing secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Di mata Beijing, Lai Ching-te dianggap sebagai tokoh "separatis". Dengan melemahnya wibawa hukum internasional:

·         China bisa menggunakan preseden Venezuela: Jika AS bisa menangkap Maduro atas tuduhan kriminalitas internasional, China mungkin akan mencoba menggunakan narasi hukum domestiknya sendiri untuk melakukan tindakan paksa terhadap pemimpin Taiwan.

·         Erosi Norma Kedaulatan: Setiap kali negara besar melanggar kedaulatan negara lain tanpa konsekuensi hukum, hal itu memberikan "lampu hijau" moral bagi kekuatan regional lainnya untuk bertindak serupa.

Nasib Lai Ching-te dalam Dunia yang Tanpa Aturan

Jika hukum internasional benar-benar telah digantikan oleh hukum rimba (might makes right), maka posisi Lai Ching-te dan Taiwan menjadi sangat rentan. Taiwan bukan hanya berhadapan dengan kekuatan militer China, tetapi juga dengan kenyataan bahwa dunia internasional—melalui PBB—mungkin tidak akan mampu berbuat banyak jika eskalasi terjadi.

Penangkapan Maduro adalah pengingat pahit bahwa kedaulatan sebuah bangsa hari ini lebih banyak bergantung pada kekuatan aliansi militer daripada pada lembaran-lembaran Piagam PBB. Bagi Lai Ching-te, tantangan ke depan bukan hanya soal diplomasi, melainkan bagaimana bertahan dalam dunia di mana aturan main bisa diubah dalam semalam oleh pemegang kekuatan terbesar.

Lai Ching-te, Presiden Taiwan sejak 2024, menghadapi tekanan dari China yang menganggapnya separatisme. Beijing telah menggelar latihan militer masif di sekitar Taiwan dan memperingatkan "teori dua negara" Lai sebagai provokasi. Analisis skenario invasi China menunjukkan risiko tinggi: blokade atau invasi amfibi mungkin, tapi biaya nuklir dan ekonomi global membuatnya tidak mungkin dalam waktu dekat—PLA ditargetkan siap 2027. Berbeda dengan Maduro, Taiwan didukung AS via Taiwan Relations Act, tapi jika China bertindak seperti Rusia di Ukraina, DK PBB kemungkinan lumpuh oleh veto China. Nasib serupa penangkapan? Tidak mungkin, karena AS tak akan "menangkap" Lai; sebaliknya, ketegangan bisa meningkat tanpa hukum internasional yang ditegakkan.